Ahok Gandeng KPK Awasi Pelayanan di Jakarta
Rabu, 05/11/2014 - 09:38 WIB
 
 
Jakarta -

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi langsung semua unit pelayanan di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

"Selain membahas tata niaga daging sapi, tadi juga dibahas permintaan Pak Gubernur agar KPK bisa mengawasi langsung unit-unit pelayanan di Jakarta," kata Heru, seperti dikutip dari laman Kompas.

Unit pelayanan yang dimaksud adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), BPKD, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLP) DKI, serta Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pajak di tiap kecamatan. Untuk Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pajak di tiap kecamatan, Ahok menekankan ada banyak penyelewengan anggaran di sana. 

"Jadi, teman-teman tidak usah main-main lagi ya (dengan anggaran). Seram nanti KPK turun tangkap tangan juga, itu saran saya," ujar Heru. 

Sementara itu, Ahok akan menempatkan KPK di Inspektorat DKI sehingga bisa langsung memantau semua kegiatan Pemprov DKI. Selain KPK, Pemprov DKI juga akan melibatkan Ombudsman untuk mencegah praktik korupsi. Ahok menargetkan tahun 2015 mendatang, tidak ada transaksi tunai di atas nilai Rp 25 juta di lingkungan Pemprov DKI.
 
"Semua transfer harus pakai e-money. Jadi, semua kami bisa monitor orang pakai uang ke mana saja dan bisa kelihatan gaya hidupnya bagaimana," ujar Ahok.

Selain untuk mengawasi pelayanan di DKI, Ahok juga gandeng KPK untuk berantas mafia sapi di DKI. Langkah ini sangat diapresiasi oleh KPK. 

 
 
Artikel Terkait:
-
-
-
-
-
 
Baca Juga:
-
-
-
-
-
 
           
Kamis, 03/05/2018 - 07:43 WIB
Rabu, 02/05/2018 - 04:28 WIB
Selasa, 01/05/2018 - 07:02 WIB