Ahok Surati Mendagri dan Menhukham Soal Pembubaran FPI
Rabu, 12/11/2014 - 13:17 WIB
 
 
Jakarta -

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dikabarkan telah menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pada Selasa (11/11) sore. Surat rekomendasi pembubaran FPI oleh Ahok ini dibuat karena organisasi tersebut seringkali melakukan tindak kekerasan, seperti unjuk rasa dan sweeping yang seringkali diwarnai tindak kekeraasan. Bukan hanya di Jakarta, FPI juga kerap melakukan kerusuhan di luar Jakarta.

Ahok mengatakan FPI bukan organisasi yang terdaftar di Jakarta.

“Dan FPI tidak terdaftar di Kesbangpol kami, kita kirim surat kepada Kemenhukham, kita akan kirim supaya merekomendasikan supaya dibubarkan FPI saja, secara undang-undang Ormas FPI tuh tidak pantas ada di Indonesia,” ujar Ahok.

Sementara itu, Ketua FPI Muchsin Alatas menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan sakit. Menanggapi tindakan Ahok yang merekomendasikan pembubaran FPI, pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan tidak setuju sebab dikhawatirkan upaya serupa akan dilakukan untuk membubarkan organisasi yang kritis terhadap pemerintah.

Dia mengatakan upaya pembubaran FPI sebaiknya melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. 

“Lebih baik ditempuh jalan pengadilan, itu negara jadi tidak semena-mena, tapi kalau menindak orang ya silakan ditindak tentu kan bekerja juga aparat-aparat hukum itu harus dibedakan,” ungkap Refly.

“Membubarkan ormas itu adalah pilihan yang tidak boleh dilakukan hanya sepihak oleh pemerintah harus ada proses hukum, harus ada tuntutan yang nyata lalu kemudian ada tuntutan membela diri kemudian boleh dibubarkan, dan seandainya orang-orang dalam ormas itu melakukan tindakan yang anarkis ya negara harus hadir,” tambahnya.

 
 
Artikel Terkait:
-
-
-
-
-
 
Baca Juga:
-
-
-
-
-
 
           
Kamis, 12/07/2018 - 11:55 WIB