Dualisme Kepemimpinan di DPR, Menteri Pilih Tunda Rapat
Jumat, 07/11/2014 - 10:38 WIB
 
 
Jakarta -

Satu bulan sejak dilantik secara resmi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih terus bergejolak hingga akhirnya melahirkan dualisme kepemimpinan dan alat kelengkapan di DPR. Hal ini didasari pada kekecewaan dan ketidakpuasan anggota dewan dari Koalisi Indonesia Hebat, yang gagal mendapat posisi sebagai pimpinan DPR dan Komisi.

Situasi dewan yang carut marut ini membuat beberapa menteri memilih menunggu masalah internal di DPR selesai terlebih dahulu baru akan mengadakan rapat dengan komisi-komisi di DPR. Sebagai mitra pemerintahan, para menteri secara berkala mengadakan rapat dengan komisi-komisi di DPR. Namun dengan keadaan seperti ini rasanya mustahil melakukan rapat koordinasi dengan anggota dewan.

Salah satu menteri yang menunggu DPR sadar adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan. "Saya kira mereka (DPR) tidak akan mengeluarkan undangan karena nanti akan semakin memperuncing masalah, tapi saya yakin mereka akan mengakhiri konflik ini," kata Ferry , seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli juga menyatakan tidak akan menghadiri undangan rapat di DPR hingga konflik selesai. Hal ini diungkapkannya di hadapan wartawan pada kamis (6/11/2014) pagi. Sementara itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima dalam wawancara dengan BBC Indonesia mengatakan kubu DPR tandingan akan bertahan hingga Koalisi Merah Putih "sadar".

"Sampai ada rasa keadilan, sampai sadar bahwa pimpinan DPR ini juga pimpinan DPR Republik Indonesia, bukan cuma pimpinan Koalisi Merah Putih," ujar Aria.

 
 
Artikel Terkait:
-
-
-
-
-
 
Baca Juga:
-
-
-
-
-
 
           
Kamis, 12/07/2018 - 11:55 WIB