PDIP Belum Beri Lampu Hijau Jokowi Mengenai BBM
Kamis, 06/11/2014 - 08:58 WIB
images-artikel/kecil/jokowi.jpg
Sumber: tempo.co
 
 
Jakarta -

Pemerintah telah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dinaikkan pada bulan November ini. Keputusan ini selain ditentang oleh banyak rakyat Indonesia di penjuru negeri, partai pendukung Presiden Jokowi, PDIP masih belum menyatakan setuju atas keputusan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

“Partai belum mengatakan setuju atau tidak sebelum (pemerintah) menjelaskan duduk persoalan dengan cara pandang konstitusi” ungkap Rieke, Selasa (4/11/2014) seperti dikutip dari laman Tempo.

Rieke mengatakan bahwa pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi harus dibicarakan secara jelas dan terperinci. “ Berapa biaya per barel, berapa biaya kilang, bagaimana perhitungan Pertamina dan berapa pendapatan negara dari sektor minyak dan gas” ujar Rieke.

Selain itu Rieke juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM tidak boleh dipatokkan pada pasar. “Tidak boleh tunduk kepada mekanisme pasar. Apalagi ngomongin pasar, harga minyak mentah saat ini sedang turun” jelasnya.

Politisi PDIP ini juga menolak mengiyakan bahwa kartu sakti yang baru-baru ini dikeluarkan Presiden Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat dan Kartu keluarga Sejahtera adalah bentuk kompensasi pemerintah terhadap kenaikan BBM. Rieke mengacu pada pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang mengatakan kartu-kartu tersebut tidak berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara itu meski belum dinaikkan, keberadaan BBM bersubsidi sudah lama langka di berbagai wilayah di Indonesia. Di hampir setiap SPBU pasti terlihat antrian kendaraan masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar. Kelangkaan ini dikarenakan kurangnya pasokan dari Pertamina.

 
 
Artikel Terkait:
-
-
-
-
-
 
Baca Juga:
-
-
-
-
-