Tak Perlu Persetujuan Semua Anggota Dewan untuk Lantik Ahok
Senin, 03/11/2014 - 13:21 WIB
 
 
Jakarta -

Langkah pelaksana tugas (Plt) gubernur DKI Jakarta , Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok untuk menjadi Gubernur DKI semakin mulus. Setelah sebelumnya Mendagri sudah mengirim surat pengangkatan Ahok ke DPRD DKI, kini timbul pengakuan baru bahwa tak seua anggota Dewan harus setuju terlebih dahulu baru Ahok dilantik. Hal ini mengacu pada ketegangan yang terjadi antara DPRD dan Ahok yang ungkin menimbulkan tarik-ulur pengangkatan dirinya.
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Dia mengatakan Ahok tetap bisa menjadi gubernur walaupun tidak mendapat persetujuan dari sebagian anggota DPRD. Dia menambahkan, pelantikan Ahok akan dilakukan melalui sebuah rapat paripurna. Menurut dia, rapat paripurna Ahok akan tetap sah walaupun jumlah anggota DPRD yang hadir tak mencapai tiga perempat atau 50 persen plus 1 (kuorum). 

"Tidak perlu kuorom untuk melantik Ahok," kata Bestari, Minggu (2/11/2014).

Bestari menjelaskan bahwa di DPRD terdapat dua jenis rapat paripurna. Yang pertama adalah rapat paripurna pengambilan keputusan dan rapat paripurna istimewa yang bersifat pemberitahuan. Menurutnya, pelantikan Ahok termasuk dalam rapat paripurna istimewa. "Pelantikan Ahok masuk dalam rapat paripurna yang sifatnya hanya pemberitahuan," ungkap Bestari.

Kementerian Dalam Negeri juga telah memutuskan masa jabatan Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta berlaku paling lambat hingga 16 November, atau sebulan pasca-pengunduran diri gubernur sebelumnya, Joko Widodo dari posisi tersebut. Sehingga perkiraan Ahok akan dilantik 18 November 2014 kemungkinan benar.

 
 
Artikel Terkait:
-
-
-
-
-
 
Baca Juga:
-
-
-
-
-
 
           
Kamis, 12/07/2018 - 11:55 WIB